Ketua DPR: Pelayanan Kesehatan Harus Jangkau Seluruh Rakyat Indonesia

EP / Parlemen / Selasa, 30 Juni 2020, 19:45 WIB

Ketua DPR Dr. (H.C.) RI Puan Maharani saat memberikan keynote speech dalam Webinar ke-4 Peringatan Bulan Bung Karno, bertema ‘Politik Kesehatan Berdikari’, Selasa (30/6/2020).

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan bahwa amanat konstitusi Indonesia sudah jelas, bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar rakyat dan pemenuhannya dijamin oleh negara.

Sehingga pembangunan di bidang kesehatan menjadi hal penting yang harus dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, perlu ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

“Pembangunan di bidang kesehatan harus diarahkan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Wujud nyata dari komitmen itu salah satunya adalah dalam memanfaatkan alokasi anggaran kesehatan yang efektif bagi pembangunan kesehatan Indonesia,” papar Puan saat memberikan keynote speech dalam Webinar ke-4 Peringatan Bulan Bung Karno, bertema ‘Politik Kesehatan Berdikari’, Selasa (30/6/2020).

Menurut Puan, politik kesehatan berdikari, sebagai kebijakan politik untuk membangun kekuatan nasional di bidang kesehatan, perlu diarahkan untuk memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan nasional, antara lain fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat, formasi tenaga kesehatan di setiap rumah sakit dan puskesmas, industri nasional untuk peralatan RS, farmasi, dan obat-obatan, sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan, yang saat ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, serta alokasi anggaran kesehatan yang tepat sasaran dan tepat manfaat.

Di webinar tersebut, Puan turut mengingatkan bahwa kekuatan nasional di bidang kesehatan juga sangat ditentukan oleh kemampuan riset, inovasi, dan industri nasional, dalam memenuhi peralatan kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

Contohnya adalah berbagai Universitas di Indonesia yang sudah mulai membuat portable ventilator.

“Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang sinergi antara bidang kesehatan, industri, dan BUMN, untuk membuat program percepatan pengembangan industri bidang kesehatan dalam memenuhi kebutuhan nasional,” menurut Puan.

“DPR dalam menjalankan fungsi anggarannya, ikut mencermati dan mempertajam kebijakan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5 persen dari APBN. Khususnya untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, baik yang mampu dan tidak mampu, seluruhnya mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Pembicara lain dalam webinar ini adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan. (*)

 

Berita Lainnya






Berita Terbaru

Selasa, 14 Juli 2020, 11:17 WIB

Flu Babi Baru Tidak Ditemukan di Indonesia

Selasa, 14 Juli 2020, 10:56 WIB

UP Museum Kebaharian Sediakan Spot Foto Pre Wedding