Menkes Belum Bisa Tetapkan PSBB di Sorong, Ini Alasannya

TK / Senin, 13 April 2020, 17:01 WIB

Menkes Terawan Agus Putranto

JAKARTA - Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto belum bisa mengabulkan permohonan Walikota Sorong untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sana.

Pemerintah Sorong harus tetap melaksanakan pencegahan penyebaran Covid-19 dan mensosialisasikan PHBS.

Permohonan PSBB oleh Waikota Sorong dilayangkan kepada Menkes Terawan pada 6 April. Namun setelah dilakukan kajian epidemiologi dan aspek lainnya oleh tim teknis, Menkes Terawan belum bisa menetapkan PSBB di Sorong.

Menkes Terawan telah mengirimkan surat kepada Walikota Sorong tanggal 12 April yang menyatakan bahwa di Sorong belum dapat ditetapkan PSBB.

''Atas pertimbangan kajian epidemiologi dan aspek-aspek lainnya oleh tim teknis, kami belum bisa menetapkan PSBB bagi wilayah Sorong,'' kata Menkes Terawan, di Jakarta, Senin (13/4).

Keputusan belum bisa diterapkannya PSBB tersebut bukan hanya didasarkan pada kajian epidemiologis dan aspek lainnya oleh tim teknis, tapi juga memperhatikan pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diatur bahwa untuk dapat ditetapkan PSBB di suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah,

b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Selain kriteria di atas, penetapan PSBB ditetapkan atas pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga harus memperhatikan pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam menetapkan PSBB.

Menkes berharap Pemerintah setempat tetap melakukan upaya penanggulangan Covid-19 dengan berpedoman pada protokol dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

 

Berita Lainnya






Berita Terbaru

Jumat, 23 Oktober 2020, 20:38 WIB

Kebakaran Kios Bakso di Cipulir Berhasil Dipadamkan

Jumat, 23 Oktober 2020, 20:24 WIB

Perkembangan COVID-19 di Jakarta Per 23 Oktober 2020

Jumat, 23 Oktober 2020, 17:02 WIB

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Jumat, 23 Oktober 2020, 16:55 WIB

Kini Semakin Banyak Ruas Tol yang Menerima JakCard