Pemerintah Siapkan Solusi Agar Penyerapan Anggaran Covid-19 Optimal

TK / Ekonomi / Senin, 27 Juli 2020, 14:55 WIB

Menkeu Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers. (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam wawancara dengan Kumparan pada Jumat (24/07) mengungkapkan masih rendahnya penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi perhatian Presiden Jokowi.

Pada acara yang berjudul Kumparan To The Point tersebut, Menkeu menjelaskan rendahnya penyerapan ini akibat dari adanya penyesuaian refocusing dan reprioritasi Belanja K/L untuk penanganan COVID-19.

“Kita memahami kalau menjalankan kegiatan Pemerintahan memang selalu harus ada landasan hukum, harus ada landasan SOP karena ini uang rakyat, uang negara yang harus diatur berdasarkan Undang-Undang, Perpres, Peraturan Menteri, Perdirjen memang rumit. Presiden mengharapkan kita tidak boleh tenggelam dalam kerumitan ini karena sedang krisis. Ini yang coba dipangkas dan dilakukan mengatasi persoalan kerumitan dari proses dan prosedur,” ungkap Menkeu dalam wawancara yang dilakukan secara teleconference tersebut.

Menkeu juga menyampaikan adanya kekhawatiran dari para Menteri, Eselon I dan Eselon II baik di pusat maupun di daerah atas pelaksanaan anggaran di tengah pandemi Covid-19 karena adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait hal ini, Menkeu menjelaskan bahwa Presiden telah menyiapkan solusinya.

“Presiden sudah mengundang seluruh aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, KPK, BPKP dan LKPP yang untuk procurement juga diundang, Bapak Presiden juga sudah mengundang BPK dan BPK juga sudah menyampaikan pandangannya. Tujuannya agar seluruh birokrat K/L pusat dan daerah tidak merasa kekhawatiran yang terlalu besar,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menjelaskan beberapa mekanisme yang dapat diambil oleh K/L supaya dapat segera melaksanakan belanja diantaranya adalah apabila K/L mempunyai program-program yang tidak bisa dilaksanakan, maka anggaran yang ada digunakan untuk eksekusi program yang prioritas yang dapat menggerakkan ekonomi sehingga membantu masyarakat dan dunia usaha. (*)

 

Berita Lainnya



10 Agustus 2020, 11:31 WIB

Ini 4 Syarat Pinjaman PEN Daerah


08 Agustus 2020, 18:50 WIB

Ini 4 Syarat Pinjaman PEN bagi Daerah



Berita Terbaru

Rabu, 12 Agustus 2020, 17:41 WIB

Sufmi Dasco Apresiasi Pemerintah Bantu UMKM

Rabu, 12 Agustus 2020, 13:59 WIB

Rekayasa Lalin di Pulogebang Berhasil Urai Kemacetan