Pemprov DKI Perpanjang PSBB Hingga 8 Maret 2021

TK / Megapolitan / Selasa, 23 Februari 2021, 12:03 WIB

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti

JAKARTA - Guna terus menekan laju penurunan kasus aktif sekaligus menjaga penurunan Bed Occupancy Rate (BOR) / Tempat Tidur Isolasi di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 8 Maret 2021. Keputusan untuk memperpanjang masa PSBB ini tertuang dalam Kepgub no 172 tahun 2021.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa perpanjangan PSBB yang sebelumnya dilaksanakan per tanggal 7-22 Februari 2021 mampu menekan laju kasus aktif di Jakarta.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti memaparkan ada penurunan jumlah kasus aktif di mana per tanggal 7 Februari 2021 laju kasus aktif di DKI Jakarta  sebesar 23.869 dan turun secara signifikan per tanggal 21 Februari 2021 yakni sebesar 13.309.

"Laju kasus aktif yang nampak menurun ini juga disumbang oleh peningkatan kesembuhan pasien positif COVID-19, yang mana per tanggal 7 Februari 2021 sebesar 265.359 dengan persentase kesembuhan 90,3 %, meningkat per 21 Februari 2021 sebesar 310.412 dengan persentase 94,5 % dari persentase kesembuhan nasional yang berada pada 85%," ujar Widyastuti, seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Sejalan dengan penurunan kasus aktif tersebut, Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian, baik itu tempat tidur isolasi maupun ICU juga terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa treatment dan langkah Pemprov DKI untuk terus menambah kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU sangat efektif meningkatkan tingkat kesembuhan pasien sehingga berdampak pada berkurangnya BOR.

"Ada penurunan yang cukup signifikan pada keterisian tempat tidur isolasi dimana per tanggal 5 Februari 2021 sebanyak 8259 tempat tidur kita terisi 5921 tempat tidur atau 72%, menurun per tanggal 21 Februari 2021 dimana kapasitas tempat tidur ditambah menjadi 8321 tempat tidur dan terisi 5461 tempat tidur atau 66% dari kapasitas yang ada” tambah Widyastuti.

“Sementara itu kapasitas ICU juga mengalami penurunan, yakni per tanggal 5 Februari 2021 kapasitas ICU kita sebesar 1133 dan terisi 842 atau 74%, dan pada 21 Februari 2021 kapasitas ICU sebesar 1156, terisi 817 atau 71%,” lanjutnya.

Meskipun terjadi penurunan baik itu kasus aktif dan tingkat keterisian tempat tidur isolasi maupun ICU, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan bahwa masyarakat tak boleh lengah dan harus tetap disiplin 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak). Terlebih tantangan untuk mempertahankan laju penurunan kasus aktif ini bertambah ketika hujan ekstrem yang melanda Jabodetabek dalam beberapa hari belakangan dan menyebabkan genangan, yang mana menuntut sebagian warga Jakarta untuk berada di tempat pengungsian.

"Kita tidak boleh lengah, karena virusnya tak kenal lelah, apalagi kita juga menghadapi tantangan lain yakni mengantisipasi dampak genangan, kami di Pemprov DKI menyiapkan berbagai posko pengungsian dengan protokol kesehatan yang ketat, fasilitas untuk testing bagi pengungsi yang bergejala, bahkan tenda isolasi terkendali bagi yang ditemukan positif," terang Anies

Anies menegaskan, meski tren menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, Pemprov DKI Jakarta tetap akan meningkatkan kemampuan testingtracing dan juga treatment (3T), dengan meningkatkan jumlah testing, menggalang kordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan tracing, serta terus meningkatkan kapasitas ketersediaan ICU dan tempat isolasi terkendali, yang di dalam hal ini hotel maupun wisma atlit.

"Keberadaan tempat isolasi terkendali ini sangat membantu untuk menekan penyebaran virus, apalagi klaster keluarga masih mendominasi jumlah klaster yang di Jakarta. Sehingga saat ada yang terpapar lalu diisolasi maka akan menurunkan resiko menularkan virus ke anggota keluarga lainnya," ungkapnya

Komitmen untuk terus meningkatkan 3T ini juga akan diimbangi dengan dukungan penuh untuk melakukan vaksinasi massal baik kepada para tenaga kesehatan maupun non-nakes, di mana untuk yang non-nakes DKI Jakarta telah memulai dengan memvaksin pedagang yang ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat dan lansia, untuk selanjutnya akan menyasar para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta warga DKI yang lain. (*)

 

Berita Lainnya






Berita Terbaru

Selasa, 02 Maret 2021, 13:45 WIB

Jazuli Juwaini: Batalkan Perpres Legalisasi Miras