Realisasi PEN dan Penanganan Covid-19 Hingga Pertengahan Oktober Capai Rp344,11 Triliun

TK / Ekonomi / Selasa, 20 Oktober 2020, 11:00 WIB

Dok: Kemenkeu

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 yang sudah mencapai Rp344,11 triliun atau 49,5% dari pagu Rp695,2 triliun.

"Sampai dengan 14 Oktober 2020 sudah terealisir Rp344,11 triliun," jelasnya konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) pada Senin, (19/10).

Dari periode September-Oktober terjadi kenaikan belanja Rp25,6 triliun. Kenaikan ini lebih rendah dari kenaikan 2 bulan terakhir, Juli ke Agustus Rp63,9 triliun dan Agustus ke September Rp106,8 triliun. Kenaikan Juli, Agustus, September ini yang memberikan kontribusi pada kenaikan belanja negara. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 yang sudah mencapai Rp344,11 triliun atau 49,5% dari pagu Rp695,2 triliun.

"Sampai dengan 14 Oktober 2020 sudah terealisir Rp344,11 triliun," jelasnya konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) pada Senin, (19/10).

Dari periode September-Oktober terjadi kenaikan belanja Rp25,6 triliun. Kenaikan ini lebih rendah dari kenaikan 2 bulan terakhir, Juli ke Agustus Rp63,9 triliun dan Agustus ke September Rp106,8 triliun. Kenaikan Juli, Agustus, September ini yang memberikan kontribusi pada kenaikan belanja negara. 

Bidang kesehatan sudah teralisir Rp27,59 triliun atau ada kenaikan Rp5,66 triliun dari September. Perlindungan sosial Rp167,08 atau ada kenaikan Rp10,06 triliun. Bidang sektoral K/L dan Pemda Rp28 triliun atau ada kenaikan Rp1,39 triliun. Insentif usaha Rp29,68 triliun atau ada kenaikan Rp1,61 triliun. Dukungan UMKM Rp91,77 triliun atau ada kenaikan Rp6,92 triliun. 

Akselerasi program PEN ini terlihat dari berbagai bidang seperti bantuan sosial (bansos) dan bantuan UMKM. Program insentif usaha, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) Pemulihan, Kartu Prakerja penyerapannya luar biasa. 

Pemerintah tanpa henti mendorong perbaikan ekonomi menggunakan seluruh instrumen APBN dan mengevaluasi kebijakan fiskal untuk meminimalkan dampak resesi, baik bagi industri, maupun kelompok masyarakat paling terimbas. 

"Kita harapkan masyarakat langsung mendapat manfaat dari program-program tersebut," pungkasnya. (*)

 

Berita Lainnya






Berita Terbaru

Sabtu, 28 November 2020, 12:37 WIB

Di Tangan Anies, Pemprov DKI Banjir Penghargaan

Sabtu, 28 November 2020, 12:20 WIB

Mal Pelayanan Publik Terbesar di Indonesia Diresmikan